Sudan Menolak Perpanjangan Sanksi yang Diberikan AS

PEMERINTAH Sudan telah menolak keputusan AS untuk memperbaharui sanksi yang dikenakan pada Sudan sejak tahun 1997 untuk jangka waktu satu tahun lagi sampai dengan 3 November mendatang.

Kementrian Luar Negeri Sudan menyatakan penyesalan atas keputusan pemerintah AS untuk memperbaharui sanksi sejak pemerintahan Presiden Bill Clinton, termasuk embargo perdagangan dan transaksi keuangan.

Kementrian Luar Negeri Sudan telah menolak dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu, tentang alasan pemerintah AS atas perpanjangan sanksi.

Dalam pernyataan itu, ia menjelaskan bahwa pembaruan sanksi yang diberikan AS merupakan ancaman bagi perdamaian, keamanan sosial, dan akan memperpanjang konflik.

Dalam konteks terkait, presiden parlemen Sudan mengumumkan pada hari Rabu bahwa delegasi senior dari kongres AS akan mengadakan kunjungan resmi ke Khartoum pekan depan. Mereka akan membahas isu-isu yang beredar di antara kedua negara itu. Termasuk juga garis depan anti teror AS, sanksi ekonomi dan isu-isu anti terorisme yang menjadi perhatian Washington.

Washington telah memasukkan Sudan dalam daftar negara yang menjadi sponsor terorisme pada tahun 1993 dan dikenakan sanksi ekonomi, termasuk embargo perdagangan dan keuangan.

Meskipun pengakuan AS bekerjasama dengan Sudan untuk perang melawan Terorisme, tapi pemerintahan Presiden Barack Obama memutuskan pada bulan Juni untuk menjaga nama Sudan dalam daftar negara pendukung terorisme selama satu tahun.



Penulis  : Ghulam
Sumber : Al-Arabiya