Antara Indonesia dan Solusi Kabut Asap Lintas Negara

SOHAFY.GA, Bekasi – Kabut asap kembali bekap beberapa wilayah Indonesia. Akibatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terganggu.

Sebut saja , sekolah-sekolah yang ada di wilayah Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Semua sekolah yang ada di wilayah tersebut terpaksa libur selama sepekan.

Sejauh ini pula dampak ekonomi di Provinsi Riau akibat kabut asap sudah mencapai Rp20 triliun sejak bencana semisal terjadi pada tahun 2014 menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang merasakan dampak tersebut. Beberapa wilayah Negara tetangga juga terkena dampak kabut asap. Seperti wilayah Singapura, Malaysia, dan sebagian wilayah Thailand.

Malaysia juga telah menutup semua sekolah yang ada di lima wilayah menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada Selasa 15 September. Sekolah-sekolah di wilayah Kuala Lumpur, Putrajaya, Negara Bagian Selangor, Negara Bagian Melaka, dan Bagian Negeri Sembilan di tutup lantaran semakin memeburuknya udara akibat kebakaran hutan Indonesia.

Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak menegaskan agar pemerintah Indonesia menindak pelaku bencana kabut asap karena “Hanya Indonesia yang bisa mengumpulkan bukti dan menuntut perusahaan yang terlibat.”

Sementara itu masyarakat di wilayah Singapura dan Thailand bagian selatan  menuntut agar pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas bencana asap tersebut. Hal ini di lakukan sekitar 50 warga Thailand. Dengan menggelar demo di depan kantor Konsulat Indonesia di Songkhla pada Selasa 6 Oktober 2015.

Siti Nurbaya sendiri, menemukan fakta baru tentang kebakaran hutan dan lahan yang ada di Riau pada hari Minggu 19 September. Dia mengatakan bahwa, sebelumnya ia menerima data tentang 8.000 hektare lahan yang terbakar.

Namun setelah mengecek di lapangan, ternyata bukan hanya 8.000 hektare lahan yang terbakar. Melainkan kebakaran yang ada di Sumatera saat itu sampai pada 58 hektare lahan. Dan nantinya data ini akan menjadi bukti dalam penentuan luas lahan dan tanah yang terbakar di meja penegakan hokum.

Pemerintah Indonesia sendiri sejauh ini sedang mengupayakan solusi, untuk mengatasi kabut asap yang kian meluas. Dengan pengambilalihan lahan oleh pihak pemerintah Indonesia.

Untuk kasus kebakaran hutan, BNPB sudah menggelontorkan anggaran Rp385 miliar. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah menyetujui di tambahnya anggaran Rp650 miliar untuk Kementerian Hukum dan Kehutanan.

Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono mengatakan bahwa, semua lahan yang terbakar akan diambil alih oleh pemerintah walaupun sebagian lahan belum masuk dalam bagian konsesi perizinan.

Dalam fase pemulihan nantinya, pemerintah Indonesia akan melibatkan masyarakat dan perangkat desa setempat. Untuk menanami kembali lahan-lahan kering akibat kebakaran hutan. Dan selain itu juga untuk meningkatkan peran pemerintah daerah setempat, dalam menciptakan dan mengawasi hutan setempat.

Presiden Joko Widodo juga telah meminta bantuan Singapura, Rusia, Malaysia, dan Jepang dalam memadamkan kebakaran di hutan dan lahan yang selama ini mengakibatkan kabut asap. Menurutnya juga,  ada 3 pesawat dari Singapura dan Rusia dengan kapasitas 12 hingga 15 ton yang akan membantu memedamkan api di Indonesia.

Penulis: Andrean