Israel Rancang UU Demi Pangkas $ 250 Juta Dana PA

SOHAFY, Palestina - Sebuah rancangan undang-undang baru diajukan ke Knesset akan melihat Israel memotong hampir $ 250 juta dari pendapatan pajak Otoritas Palestina. Yang dibayarkan untuk para tahanan Palestina di Israel dan keluarga syuhada, seperti yang dilaporkan Yedioth Ahronoth.

RUU tersebut  diajukan ke Komiter Menteri Legislatif pada 20 Maret Kemarin.

Undang-undang ini diusulkan oleh Yesh Atid MK Elazar Stern. Menurut mantan Jenderal, pada tahun 2016, PA dibayar sebesar $ 303 juta di tunjangan dan manfaat lainnya kepada keluarga syuhada yang telah syahid selama serangan Israel.

Tahanan Palestina menjalani hukuman di penjara-penjara Israel karena pelanggaran yang berhubungan dengan keamanan, juga karena dukungan PA. Stern menyebutnya tunjangan “insentif untuk membunuh orang-orang Yahudi,” ia juga mengatakan Israel harus mengakhiri kebijakan PA.

“Dana yang ditransfer untuk teroris tidak hanya bagian dari masalah yang lebih besar dari hasutan, tetapi mereka mendorong orang-orang Arab untuk kelakukan serangan teror,”kata MK.

Perjanjian ekonomi antara Otoritas Palestina dan pemerintah Israel agar Israel mengumpulkan pajak dan bea cukai atas nama upeti di Bagian Tepi Barat yang berada dalam kendali Israel per bulan.

Menurut Kepala Studi dan Dokumentasi Unit Tahanan dan Tahanan Komisi Urusan, Abdel Nasser Farwana, RUU adalah contoh dari meningkatnya penargetan Israel terhadap perjuangan nasional Palestina. Demi mengkriminalisasikan Israel atas kebiadabannya terhadap palestina.

“Ini adalah hak dan kewajiban PLO untuk berdiri bersama Tahanan Palestina dan keluarga para syuhada Otoritas Palestina,”kata Farwana kepada Quds Press pada hari Ahad (2/4).

“Kewajiban bagi masyarakat Internasional untuk melakukannya,”tambahnya.

Seorang komentator yang berbasis di London berkomentar akan hal ini,

“ini adalah kekeliruan yang menunjukkan bahwa Palestina akan mengobarkan diri mereka hanya agar keluarga mereka dengan menerima harga yang relative murah dari PA,”katanya.

Oleh : Azzam Barbarossa

Sumber : Middle East Monitor